Wiki Masyarakat Adat/Berkas

Ketetapan MPR

• 
  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang-Undang

• 
  Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
• 
  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
• 
  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
• 
  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
• 
  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
• 
  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
• 
  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
• 
  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• 
  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
• 
  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
• 
  Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air
• 
  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
• 
  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
• 
  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
• 
  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• 
  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
• 
  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
• 
  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• 
  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewah Yogyakarta
• 
  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
• 
  Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
• 
  Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Presiden

• 
  Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Keputusan Presiden

• 
  Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil

Peraturan Menteri

• 
  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
• 
  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak
• 
  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
• 
  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional
• 
  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

Keputusan Menteri

• 
  Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1548/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Cirompang Kepada Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cirompang Seluas ± 306 (Tiga Ratus Enam) Hektare Yang Terletak di Desa Cirompang Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Provinsi Banten
• 
  Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.312/MENLHK/SETJEN/PSKL.1/4/2019 tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase 1
• 
  Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6740/MENLHK-PSKL/KUM.1/2/2016 tentang Penetapan Pencantuman Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan Seluas ± 452 (Empat Rarus Lima Puluh Dua) Hektar di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dalam Peta Kawasan Hutan

Peraturan Daerah Provinsi

• 
  Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua
• 
  Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah
• 
  Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
• 
  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur
• 
  Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung
• 
  Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat
• 
  Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• 
  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2018 tentang Nagari
• 
  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari
• 
  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Gubernur

• 
  Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 05 Tahun 2014 tentang Standar Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat Adat Atas Kayu pada Areal Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat

Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota

• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di Kabupaten Bombana
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Kabupaten Kepahiang
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Kabupaten Landak
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Masyarakat Hukum Adat
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pangkuan dan Pelindungan Masyarakat Adat
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penetapan Kembali Negeri Samasuru sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Nunukan
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengakun dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 06/37/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Tambrauw
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni
• 
  Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
• 
  Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Ternate
• 
  Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat Hukum Adat Kesultanan Tidore

Peraturan Bupati

• 
  Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindunan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai
• 
  Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Masyarakat Adat Sarano Liwu (Lemasli)
• 
  Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Katingan
• 
  Peraturan Bupati Malinau Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau
• 
  Peraturan Bupati Malinau Nomor 75 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau

Keputusan Bupati

• 
  Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/331/2019 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Barito Utara
• 
  Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 155/Kep/II/2018 tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat "Marena" Kabupaten Enrekang
• 
  Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 156/Kep/II/2018 tentang Pengukuhan Terhadap Masyarakat Hukum Adat "Tangsa" Kabupaten Enrekang
• 
  Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 157/Kep/II/2018 tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat "Patongloan" Kabupaten Enrekang
• 
  Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 158/Kep/II/2018 tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat "Baringin" Kabupaten Enrekang
• 
  Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 159/Kep/II/2018 tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat "Orong" Kabupaten Enrekang
• 
  Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 160/Kep/II/2018 tentang Pengukuhan Terhadap Masyarakat Hukum Adat "Pana" Kabupaten Enrekang
• 
  Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 698/KEP/XI/2019 tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat "Pasang" Kabupaten Enrekang
• 
  Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 699/KEP/XI/2019 tentang Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat "Uru" Kabupaten Enrekang
• 
  Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 701/KEP/XI/2019 tentang Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat "Tondon" Kabupaten Enrekang
• 
  Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 189/133/HU/2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Hibualamo Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Halmahera Utara
• 
  Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 140/90/411.43/Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Hulu Sungai Tengah
• 
  Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 105/I/2018 tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Indragiri Hulu
• 
  Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 660-325/IV/2019 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Hak Tanah Ulayat Persukuan Petopang Kenegerian Kouk Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar
• 
  Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 660-326/IV/2019 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Kenegerian Aur Kuning Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Aur Kuning Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar
• 
  Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 660-327/IV/2019 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Kenegerian Terusan Kekhilafahan Batu Sanggan Desa Terusan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar
• 
  Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 660-328/IV/2019 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa dan Pengakuan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lido dan Ghimbo Pomuan Kenegerian Kampa Desa Kampa dan Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar
• 
  Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 660-489/X/2018 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Kenegerian Gajah Bertalut Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Gajah Bertalut Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar
• 
  Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 660-490/X/2018 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Kenegerian Batu Sanggan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar
• 
  Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 660-491/X/2018 tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan dan Pengakuan Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
• 
  Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 660/DLH-IV.2/32 tentang Pembentukan Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar
• 
  Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 461 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
• 
  Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 561 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu
• 
  Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 162 Tahun 2019 tentang Panitia Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019
• 
  Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 384 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Saureinu' di Desa Saureinu' Kecamatan Sipora Selatan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai
• 
  Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 385 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Usut Ngaik di Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai
• 
  Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 386 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Rokot di Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai
• 
  Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 387 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Goiso Oinan di Desa Goiso Oinan Kecamatan Sipora Utara sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai
• 
  Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 522.21/Kep.181/2011 tentang Penetapan Pengukuhan Pengelolaan Hutan Hak Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam Pungut Mudik Kecamatan Air Hangat Timur Tahun 2013
• 
  Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 522.21/Kep.373/2013 tentang Penetapan Pengukuhan Pengelolaan Hutan Hak Adat Tigo Luhah Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur Tahun 2013
• 
  Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 522.21/Kep.435/2011 tentang Penetapan Pengukuhan Pengelolaan Hutan Hak Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Tahun 2011
• 
  Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 522.21/Kep.437/2011 tentang Penetapan Pengukuhan Pengelolaan Hutan Hak Adat Bukit Tinggai Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2011
• 
  Surat Keputusan Bupati Landak Nomor 660.1/91/HK-2019 tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Binua Lumut Ilir Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak
• 
  Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 286/X/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng
• 
  Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2014 tentang Pengakuan Masyarakat Adat Seko
• 
  Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 189.1/K.115/2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau
• 
  Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/299/2018 tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Murung Raya
• 
  Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Pilang di Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau
• 
  Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 44 Tahun 2019 tentang Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Pulang Pisau
• 
  Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.250.IV Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019
• 
  Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 189.1-521 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi